Profil Edi Rusyandi

Foto: Edi Rusyandi

Edi Rusyandi lahir di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, 19 Januari 1982. Terlahir dari pasangan H. ISTILA dan Hj. Imas Nurhayati. Ia menghabiskan masa kecil dan remajanya di lingkungan pesantren dan suasana kehidupan pedesaan yang kental. Adalah kakeknya KH. Mohammad Omo, seorang pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah di Cipongkor. 

Pendidikan formal Edi lalui dengan mengikuti masa sekolah dasar dan menengahnya di Bandung Barat. Lulus Madrasah Ibtidaiyah tahun 1993. Dilanjutkan di SMPN Cililin, Lulus Tahun 1996, dan SMA Al Bidayah Batujajar tahun 1999. Selepas SMA, tahun 2001 Edi melanjutkan pendidikan di Fakultas Tarbiyah UIN Bandung. 

Sementara itu, pendidikan non formal sebagai “santri kalong” di Pondok Pesantren Al Hikmah yang tak lain merupakan Ponpes asuhan kakeknya. Di pondok ini, belajar pendidikan agama tingkat dasar sampai khazanah keilmuan klasik berupa kitab kuning.  Selanjutnya, bersamaan kuliah di UIN Bandung, Edi juga mondok di Pesantren Mahasiswa Al Ihsan Cibiru Hilir dibawah asuhan KH. Tantan Taqiudin, LC. Selain diajarkan kitab klasik, di pesantren ini juga diajarkan kitab kitab modern karya ilmiwan muslim. 

Aktif baik di organisasi intra maupun ekstra kampus. Diantaranya pernah menjadi Anggota Majelis Permusyawaran Mahasiswa / MPM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa / DPM UIN Bandung, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Bandung tahun 2005-2006, Ketua Umum PMII Cabang Kabupaten Bandung Tahun 2007-2008, dan Ketua Umum Pemgurus Koordinator Cabang PMII Jawa Barat Tahun 2012-2014. Pasca organisasi kemahasiswaan, dilanjutkan pada organisasi kepemudaan diantaranya sebagai Wakil Ketua PW GP Ansor Jawa Barat 2015-2021 dan Wakil Ketua DPD KNPI Jawa Barat 2014-2017. 

Saat aktif di organisasi kampus dan kemahasiswaan inilah pergulatan dunia aktivisme dan politiknya mulai terasah. Saat dimana euforia reformasi masih cukup gegap gempita dirayakan mahasiswa dan kelompok civil society. Era yang menandai peralihan alam otorirerianisme ke alam demokrasi.

Selama itu pula, Edi turut aktif dalam berbagai forum kajian ilmiah, pendampingan masyarakat terpinggirkan dan juga memimpin aksi jalanan dalam merespon kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat.

Selepas kuliah, Edi kembali ke habitatnya di kampung halaman. Sesuai dengan basic akademiknya di bidang pendidikan, selama hampir 20 tahun mengabdi dengan mengajar pada madrasah yang didirikan orang tuanya yaitu Yayasan Syarif Hidayatulloh. 

Sejak 2009 diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan tugas awal pengabdian di MIN Ciawitali Cikalong Wetan selama tiga tahun dari 2009-2012 sebagai pengajar. Dalam beberapa tahun, sempat diberikan mandat sebagai Kepala MTS Syarif Hidayatulloh. 
Titel ASN dengan kultur birokratisnya ternyata tidak membuat kerasan bagi seorang yang terbiasa dalam lingkungan aktivis.

Pada akhirnya pria beranak tiga ini memutuskan untuk terjun dalam kancah politik praktis melalui Partai Golonga Karya dalam Pemilihan umum 2019 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat dari dapi asalnya yaitu Kabupaten Bandung Barat (Jabar III).
Hal yang musykil bahkan boleh dikatakan utopis untuk bisa lolos bagi seorang pemula seperti Edi bisa masuk dalam perhelatan politik tersebut. Selain pemula di arena politik praktis, belum memiliki banyak pengalaman, kendaran yang digunakan pun bisa dikatakan sebagai partai elit yang cukup mapan. Kekuatan logistik dan senioritas cukup mendominasi standar kualifikasinya. Tidak sedikit yang meragukan, bahkan oleh para pengurus partainya pun keberadaan Edi dalam caleg hanya sebagai pelengkap. Selain itu, kuota kursi untuk Dapil ini hanya menyediakan empat kursi saja. 
Diluar dugaan, hasil pemilu tanggal 17 April 2019 tersebut menorehkan catatan diluar dugaan.

Berdasarkan hitungan KPU, Edi Rusyandi termasuk diantara caleg yang lolos untuk DPRD Jabar Dapil III yang mendapatkan kursi dari Partai Golkar dengan perolehan suara 19.700. Angka yang cukup lumayan bagi seorang calon legislator pemula. 
Lolosnya Edi cukup menghebohkan masyarakat dan aktivis politik lokal di Kabupaten Bandung Barat. Tidak masuk dalam hitungan prediksi sebelumnya. Tanpa pergerakan dan konsolidasi pilitik yang nampak dipermukaan bisa lolos. Ibarat bayi ajaib, begitu dikatakan sebagian pengurus partai Golkar setelah mengetahui beberapa tahapan penghitungan suara KPU dan penetepan oleh KPU Jawa Barat. 

Pada saat awal memasuki dunia parlemen, Edi mengemukakan butuh adaptasi baru dengan posisi dan perannya dilembaga DPRD. Namun, sebagai seorang dengan latar belakang aktivis tidak butuh waktu lama untuk hal tersebut. Yang terpenting mau belajar dan update dengan perkembangan informasi terkini. Dan juga sadar dengan tufoksi sebagai wakil rakyat serta banyak berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui masalah yang ada.  Sehingga apa yang dikemukakan dan perjuangan tidak terlepas dalam konteks pengawasan, legislasi, dan budgeting.

Tidak heran dalam masa awal pergulatan sebagai wakil rakyat tersebut, dirinya kerap menghiasi media dan tanpa tedeng aling aling melontarkan kritik pedasnya kepada eksekutif. Dari langkah dan sikap tersebut cukup mendapat respon positif dari publik. Hal tersebut sebagai bagian dari komitmen dan keberpihakannya terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.

Sikap kritis bagi Edi adalah hal yang wajib dimiliki oleh setiap wakil rakyat. Karena memang demikianlah tugasnya. Ia dibayar oleh negara dari pajak masyarakat untuk melakukan kontrol dan pengawasan atas semua kebijakan pemerintah yang dipandang merugikan. “Rugi masyarakat membayar anggota Dewan jika tidak kritis kritis acan”, ujarnya. Yang terpenting dalam kadar objektif dan proporsional. Jangan karena suka atau tidak suka. Dan juga diusahakan memberikan tawaran solusi atas masalah yang ada. 

Diantaranya, ditengah maraknya bank emok yang cukup meresahkan masyarakat bawah, Edi bersuara keras atas peran Bank BJB yang merupakan BUMD. Sebagai perusahaan keuangan yang dibiayai oleh pemerintah daerah, Bank BJB tidak semata mata mengejar akumulasi keuntungan dan orientasi bisnis semata. Namun juga harus hadir memberikan pelayanan dan solusi kepada masyarakat Jawa Barat sebagai “pemegang saham mayoritas”. 

Tak kalah nyaringnya, pada saat awal pandemi covid 19 Edi Rusyandi juga menyoroti upaya dan langkah Pemprov Jabar dalam penanganan jaring pengaman sosial bagi masyararkat terdampak. 

Edi mengkritisi skema jaring pengaman sosial dalam bentuk kombinasi natura dan tunai.

Menurutnya, skema tersebut lebih menguntungkan pengusaha besar alias vendor, mahal dalam biaya distribusi dan rentan adanya “penyelewengan”. Edi mengusulkan agar skemanya dilakukan secara full dalam bentuk tunai. Karena itu jauh lebih epektif, langsung diterima masyarakat terdampak dan juga bisa menghidupkan roda ekonomi masyarakat di bawah. 

Selain itu, Edi juga sedari awal mengusulkan agar ada perbantuan khusus yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam hal penanganan covid 19 bagi kelompok masyarakat pesantren dan para petani.